Kritik ini sendiri dilemparkan pada Sesi ke-71 KTT PBB tersebut, langkah ini dilakukan untuk menanggapi apa yang telah dilakukan oleh pemimpin enam negara Pasifik yang memberikan desakan untuk respons PBB terhadap keadaan di Papua.
Mereka membahas soal kekhawatiran akan keadaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua Barat.
Namun, desakan dan pembahasan itu dikritik keras oleh diplomat perwakilan Indonesia untuk misi tetap PBB, Nara Masista Rakhmatia.
Menurut Nara, desakan dan komentar itu hanya berlatar politik dan sengaja diutarakan untuk mengalihkan perhatian dari masalah di negara-negara lain.
Bahkan, perempuan cantik ini mengatakan dengan berkomentar seperti itu, secara tidak langsung kedaulatan Indonesia telah diganggu gugat.
"Tudingan-tudingan bermotif politik itu dibuat untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di Papua Barat," tambahnya.
Nara menyesali adanya desakan dan komentar soal Papua Barat di forum PBB seperti itu.
Seharusnya, menurut Nara, forum itu digunakan untuk membahas agenda domestik masing-masing negara, bukan mengalihkannya ke masalah lain.
Perwakilan dari Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Nauru, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu menyerukan agar kebebasan diberikan bagi Papua.
"Banyak laporan soal pelanggaran HAM di Papua Barat yang menekankan soal mempertahankan hak untuk menentukan nasibnya," sebut Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare.
Presiden Kepulauan Marshall Hilda Heine juga mendesak agar keadaan di Papua Barat ini diselidiki secara independen.
loading...